Korupsi Dan Partisipasi Publik Perempuan

Pada akhir tahun 2016 kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten di Jawa Tengah. Penangkapan ini semakin menambah daftar politisi perempuan yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. Padahal dengan terpilihnya kepala daerah perempuan selain meningkatkan hak dan ruang bagi perempuan dalam berpolitik sehingga menjadi sama dengan laki-laki juga diharapkan mampu memperbaiki citra politisi dan mampu mengurangi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Disparitas UMK dan Relokasi Industri

Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017. Penetapan UMK ini menimbulkan protes ketidakpuasan dari buruh karena tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja lajang. Selain menyisakan ketidakpuasan dan tuntutan pencabutan PP No.58 Tahun 2015, penetapan UMK tahun inipun menyisakan kesenjangan yang semakin lebar antar Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.