#140 Sarjana Menganggur di Tengah Bonus Demografi

(dimuat di media Republika, 10 Februari 2026)

Di tengah kabar menggembirakan turunnya tingkat pengangguran nasional menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, terselip ironi yang luput dari perhatian publik: pengangguran lulusan perguruan tinggi justru meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pengangguran sarjana terus naik dan pada Agustus 2025 mencapai 5,39 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan Indonesia bukan semata soal jumlah pekerjaan, melainkan juga soal kualitas dan kesesuaiannya dengan tingkat pendidikan tenaga kerja.

Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan masih tingginya setengah pengangguran dan dominasi pekerjaan informal. Padahal, Indonesia tengah berada pada puncak bonus demografi dan menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Ketika lulusan perguruan tinggi justru menganggur atau bekerja jauh di bawah kualifikasi, potensi ekonomi yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan justru terlewatkan.

Investasi pada pendidikan tinggi bertujuan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Setiap tahun, jumlah lulusan perguruan tinggi dan angkatan kerja berpendidikan tinggi terus bertambah. Secara teori, ini merupakan modal penting bagi transformasi ekonomi. Namun ketika lulusan sarjana tidak terserap pasar kerja, investasi tersebut tidak menghasilkan nilai tambah optimal. Pengangguran sarjana bukan hanya persoalan individu, melainkan juga inefisiensi ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, kondisi ini berisiko menurunkan kepercayaan generasi muda terhadap manfaat pendidikan tinggi itu sendiri.

International Labour Organization (ILO) mencatat bahwa individu berpendidikan tinggi cenderung memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap kualitas pekerjaan, baik dari sisi upah, status, maupun stabilitas. Di negara berpendapatan menengah seperti Indonesia, sebagian besar pekerjaan yang tersedia masih bersifat informal dan berketerampilan rendah, sehingga kurang menarik bagi lulusan perguruan tinggi. Banyak dari mereka memilih menunggu pekerjaan yang dianggap layak dibandingkan segera masuk ke pekerjaan yang tidak sesuai kualifikasi.

Namun persoalan ini tidak semata soal ekspektasi. Hasil pengolahan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional) yang penulis lakukan terhadap lulusan perguruan tinggi menunjukkan adanya masalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Ketidaksesuaian vertikal terjadi ketika tingkat pendidikan lulusan lebih tinggi dibandingkan tuntutan pekerjaannya. Ini mencerminkan masalah struktural: ekspansi pendidikan tinggi tidak diimbangi oleh penciptaan pekerjaan formal dan berketerampilan tinggi.

Temuan empiris menunjukkan bahwa pekerjaan formal dan pekerjaan berketerampilan tinggi secara konsisten menurunkan peluang terjadinya ketidaksesuaian vertikal. Struktur pekerjaan yang lebih jelas, bertingkat, dan menuntut kualifikasi tertentu memungkinkan pendidikan tinggi terserap secara lebih produktif. Sebaliknya, faktor individu seperti usia, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, bahkan pelatihan justru berkorelasi positif dengan ketidaksesuaian vertikal. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas individu tanpa perbaikan struktur lapangan kerja hanya memperbesar tekanan di sisi penawaran tenaga kerja.

Selain itu, persoalan ketidaksesuaian horizontal ketika bidang studi tidak selaras dengan jenis pekerjaan juga tidak kalah penting. Analisis menunjukkan bahwa peluang terjadinya ketidaksesuaian horizontal justru menurun pada lulusan yang menguasai teknologi informasi, pernah mengikuti pelatihan, bekerja di sektor formal, berada pada pekerjaan berketerampilan tinggi, serta berasal dari rumpun jurusan sosial dan bisnis. Temuan ini menegaskan bahwa ketidaksesuaian bidang studi bukan semata akibat “salah jurusan”, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas pekerjaan dan kemampuan lulusan beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja.

Penguasaan teknologi informasi dan pelatihan terbukti membantu lulusan perguruan tinggi menempatkan diri pada pekerjaan yang lebih relevan dengan latar belakang pendidikannya. Demikian pula, pekerjaan formal dan pekerjaan berketerampilan tinggi cenderung memiliki struktur tugas yang lebih spesifik, sehingga mendorong kecocokan antara bidang studi dan pekerjaan. Menariknya, lulusan rumpun sosial dan bisnis memiliki peluang lebih kecil mengalami ketidaksesuaian horizontal karena kompetensinya bersifat aplikatif dan lintas sektor, sehingga lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja.

Temuan-temuan tersebut menyampaikan pesan penting: persoalan pengangguran dan ketidaksesuaian kerja lulusan perguruan tinggi tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperbanyak pelatihan atau meningkatkan keterampilan individu. Tanpa penciptaan pekerjaan formal dan peningkatan kualitas struktur ekonomi, pendidikan tinggi akan terus menghasilkan lulusan yang terlalu tinggi untuk pekerjaan yang tersedia, sekaligus tidak selalu bekerja sesuai bidang keahliannya.

Tantangan ke depan bahkan berpotensi semakin besar. Jumlah lulusan perguruan tinggi dipastikan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, tekanan terhadap pasar kerja lulusan sarjana akan makin kuat dan berisiko menghambat transformasi ekonomi berbasis pengetahuan.

Pemerintah telah menjalankan berbagai inisiatif, seperti Program Pemagangan Nasional, untuk membantu lulusan baru bertransisi dari kampus ke dunia kerja. Program ini penting, terutama bagi fresh graduate yang minim pengalaman. Namun kebijakan pengangguran sarjana tidak bisa bersifat seragam. Bagi lulusan baru dan generasi Z, penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, pengalaman kerja sejak kuliah, serta literasi digital tetap krusial. Bagi lulusan perguruan tinggi usia lebih tua, termasuk korban pemutusan hubungan kerja diperlukan relaksasi batas usia dalam rekrutmen agar hambatan struktural tidak semakin mempersempit peluang kerja.

Di luar itu, kewirausahaan perlu ditempatkan sebagai salah satu jalur strategis penyerapan lulusan perguruan tinggi. Integrasi kewirausahaan dalam kurikulum, inkubasi bisnis, serta kompetisi usaha di kampus dapat membekali lulusan untuk menciptakan lapangan kerja, bukan semata mencarinya.

Pada akhirnya, pengangguran sarjana mencerminkan ketidakseimbangan antara ekspansi pendidikan dan kapasitas penyerapan pasar kerja. Mengurangi ketidaksesuaian vertikal menuntut penciptaan pekerjaan formal dan peningkatan kualitas struktur ekonomi. Sementara itu, menekan ketidaksesuaian horizontal memerlukan penguasaan teknologi, pelatihan yang relevan, serta hubungan yang lebih erat antara perguruan tinggi dan dunia usaha.

Lebih dari sekadar angka statistik, pengangguran sarjana adalah cermin pilihan pembangunan kita. Selama keberhasilan pendidikan diukur dari jumlah lulusan, bukan dari sejauh mana mereka terserap secara produktif dan sesuai bidang keahlian, masalah ini akan terus berulang. Bonus demografi tidak otomatis menjadi berkah. Ia hanya akan menjadi kekuatan ekonomi jika negara mampu memastikan bahwa pendidikan tinggi benar-benar bertemu dengan pekerjaan yang layak. Jika tidak, kita akan terus memproduksi sarjana tanpa sepenuhnya memanfaatkan potensinya.