#140 Sarjana Menganggur di Tengah Bonus Demografi

(dimuat di media Republika, 10 Februari 2026)

Di tengah kabar menggembirakan turunnya tingkat pengangguran nasional menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, terselip ironi yang luput dari perhatian publik: pengangguran lulusan perguruan tinggi justru meningkat. Dalam tiga tahun terakhir, tingkat pengangguran sarjana terus naik dan pada Agustus 2025 mencapai 5,39 persen, lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran nasional. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan Indonesia bukan semata soal jumlah pekerjaan, melainkan juga soal kualitas dan kesesuaiannya dengan tingkat pendidikan tenaga kerja.

Kondisi tersebut terjadi bersamaan dengan masih tingginya setengah pengangguran dan dominasi pekerjaan informal. Padahal, Indonesia tengah berada pada puncak bonus demografi dan menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Ketika lulusan perguruan tinggi justru menganggur atau bekerja jauh di bawah kualifikasi, potensi ekonomi yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan justru terlewatkan.

#139 Kemiskinan Dalam Tekanan Inflasi

Tren penurunan jumlah penduduk miskin pasca pandemi sedikit terganggu dengan lonjakan inflasi yang terjadi pada akhir tahun 2022. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,2 juta orang dibandingkan dengan Maret 2022, demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang mengalami peningkatan 0,03 persen menjadi 9,57 persen pada September 2022. Kenyataan ini tentu saja memperlambat upaya penurunan angka kemiskinan menjadi 7 persen pada tahun 2024.

#138 Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

 

(Dimuat di Kolom Opini Republika, 25 November 2022)

Perekonomian Indonesia mampu tumbuh mengesankan di tengah ancaman resesi global saat ini dengan pertumbuhan sebesar 5,72 persen pada triwulan III 2022. Akan tetapi, di tengah angin segar pertumbuhan ekonomi tersebut, justru pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini tengah terjadi pada ribuan karyawan. PHK yang terjadi di tengah pemulihan ekonomi ini tentu menimbulkan kecemasan bagi angkatan kerja yang meningkat lebih dari tiga juta orang pertahun. Hal ini kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini hanya semu dan kurang berkualitas?

#137 Resiliensi UMKM Menghadapi Resesi

(Dimuat di Koran Republika, tanggal 22 Oktober 2022)

Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran berharga bagi keberlangsungan UMKM di Indonesia. Pandemi Covid-19 dan resesi yang terjadi pada tahun 2021 berdampak besar pada penurunan pendapatan dan penutupan UMKM. Di tengah bangkitnya perekonomian Indonesia saat ini, dunia kembali dibayangi oleh tantangan resesi global pada tahun 2023. 

#136 Fenomena Pengangguran Usia Muda

 

(Dimuat di Koran Republika, tanggal 11 Agustus 2022)

Fenomena Citayam fashion week yang sempat viral beberapa waktu lalu menyisakan fakta yang menarik terkait dengan penduduk usia muda yang masuk dalam kategori Gen Z (usia 9-24 tahun). Kegiatan tersebut merupakan luapan ekspresi dan kreativitas dari anak-anak muda yang sebelumnya biasa nongkrong di daerah Dukuh Atas tersebut. Tidak sedikit dari peserta kegiatan tersebut yang merupakan remaja putus sekolah. 

#135 Inflasi dalam Pertumbuhan Ekonomi

 

(Dimuat di Koran Republika, tanggal 15 Juni 2022)

Di tengah optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi ini, Indonesia dan dunia dihadapkan pada ancaman inflasi yang tinggi. Indonesia telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022 sebesar 5,01 persen. Dalam bidang ketenagakerjaan juga menunjukkan sinyal positif yaitu terdapat penyerapan tenaga kerja baru hingga 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Namun, capaian tersebut sedikit terancam keberlanjutannya karena tekanan inflasi global yang tengah terjadi saat ini. Bahkan IMF harus menaikkan proyeksi inflasi global pada tahun 2022 dan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen. Demikian juga dengan Bank Dunia yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 4,1 persen menjadi 2,9 persen.

#134 Perempuan dan Ketimpangan dalam Ketenagakerjaan

 

(Dimuat di Detik.com, tanggal 21 April 2022)

Cita-cita Kartini agar perempuan memperoleh hak yang setara dengan laki-laki telah banyak mengalami kemajuan. Bahkan angka pasrtisipasi sekolah pada perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki pada seluruh kelompok umur. Namun demikian, catatan apik dalam bidang pendidikan tersebut belum diikuti dalam bidang ketenagakerjaan. Masih terdapat ketimpangan pasar kerja dan diperparah dengan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan.

#133 Mempertahankan Daya Beli

  

(Dimuat di Koran Republika, tanggal 12 April 2022)

Pada Ramadhan kali ini masyarakat dihadapkan pada kenaikan berbagai barang kebutuhan. Kenaikan harga pangan dan energi ditambah lagi dengan kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen secara tidak langsung menurunkan daya beli masyarakat. Terlebih ketika perekonomian belum sepenuhnya pulih dan penghasilan/pendapatan penduduk belum seluruhnya kembali seperti sebelum pandemi. Penurunan daya beli ini patut diwaspadai karena tidak hanya menurunkan kesejahteraan penduduk namun juga berdampak pada perekonomian secara umum.

#132 Antisipasi inflasi

 

 (Dimuat di Koran Republika, tanggal  23 Maret 2022)

Keputusan pemerintah untuk melepas harga minyak goreng kemasan mengikuti harga pasar lonjakan harga pada minyak goreng kemasan. Saat ini, harga keekonomian minyak goreng kemasan di pasaran berkisar Rp 23-25 ribu per liternya, jauh dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu per liter yang telah dicabut oleh pemerintah. Benar bahwa pemerintah memberikan subsidi pada minyak goreng curah agar harganya sesuai dengan HET Rp 14 ribu per liter. Namun karena pasokan yang belum merata mengakibatkan kelangkaan di beberapa daerah. Kenaikan harga minyak goreng dapat memicu kenaikan harga barang lainnya terutama pada makanan olahan yang menggunakan minyak goreng. Terlebih ketika menjelang bulan suci ramadahn ketika permintaan bahan pangan mengalami kenaikan.

#131 Mendorong Produktivitas

 (Dimuat di Koran Republika, tanggal 18 Februari 2022)

Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen pada tahun 2021 membangkitkan optimisme dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Tren pertumbuhan ini harus terus dijaga terlebih di tengah ancaman gelombang ketiga pandemic Covid-19. Diperlukan percepatan pertumbuhan ekonomi agar mampu menyerap pengangguran yang mencapai 9,1 juta orang dan mengentaskan penduduk miskin yang mencapai 26,50 juta orang.

Harus diakui, pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 ini telah meninggalkan luka cukup dalam terutama pada pengangguran dan kemiskinan. Meskipun pengangguran sudah mulai berkurang seiring dengan pemulihan ekonomi, namun kondisinya belum sama dengan kondisi sebelum pandemi. Ancaman gelombang ketiga pandemi Covid-19, tidak hanya menimbulkan kekhawatiran dalam bidang kesehatan namun juga kekhawatiran dalam masalah ketenagakerjaan. Angkatan kerja yang meningkat sebanyak 2,74 juta orang dalam setahun ini membutuhkan lapangan pekerjaan agar tidak semakin menambah pengangguran.

#130 Darurat Pengangguran Usia Muda

 

(Dimuat di Koran Republika tanggal 10 Desember 2021)

Di tengah kemelut penetapan upah minimum tahun 2022, tersimpan krisis pengangguran usia muda yang kian meningkat selama pandemi. Tingkat pengangguran usia muda (umur 15-24 tahun) di Indonesia mengalami peningkatan dari 16,31 persen pada Februari 2020 menjadi 18,03 persen pada Februari 2021. Tingkat pengangguran terbuka pada kelompok umur muda empat kali lipat lebih tinggi daripada tingkat pengangguran umur dewasa.

Tidak hanya itu, pandemi juga meningkatkan kawula muda yang tidak melakukan kegiatan apapun (Not in employment, education, training/NEET). Pada tahun 2020 ada 24,28 persen penduduk usia muda yang tergolong NEET atau mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelum pandemi. NEET paling tinggi pada tamatan SMK (31,72 persen) dan tamatan SD ke bawah (30,44 persen). Tingginya tingkat pengangguran pada usia muda ini menunjukkan adanya potensi tenaga kerja yang kurang termanfaatkan (under utilized).

#129 Pekerjaan Layak dan Pengangguran Terdidik

(Dimuat di Kolom Detiknews, tanggal 2 Desember 2021)

Dibalik kemelut penetapan upah minimum 2022, terdapat persoalan yang tidak kalah peliknya yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak. Tingkat pendidikan angkatan kerja yang semakin meningkat tentu membutuhkan lapangan pekerjaan yang layak dan sesuai. Sayangnya, antara permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja tidak seimbang hingga menyisakan 9,1 juta penganggur dan 11,42 juta penduduk setengah penganggur. Celakanya lagi, sebagian besar dari penganggur tersebut berusia muda (15-24 tahun) dan berpendidikan menengah atas.

Tingginya tingkat pengangguran pada usia muda dan terdidik ini menunjukkan adanya potensi tenaga kerja yang kurang termanfaatkan (under utilized). Tingkat pengangguran terbuka kelompok umur muda empat kali lipat lebih tinggi daripada tingkat pengangguran umur dewasa. Selain itu, ada 24,28 persen penduduk usia muda yang tidak sedang bekerja, tidak mengikuti pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan (Not in Education, Employment and Trainng/NEET). Kaum rebahan yang tergolong NEET ini paling tinggi pada lulusan SMK (31,72 persen) dan sebagian berpendidikan tinggi (29,43 persen). Tingginya NEET ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendorong kaum muda berpendidikan ini untuk aktif dalam meningkatkan keterampilan maupun dalam mencari pekerjaan untuk memaksimalkan potensinya.

#128 Kemelut Tenaga Kerja Informal

(Dimuat di Koran Kompas, tanggal 24 November 2021)

Pandemi Covid-19 sudah mulai bisa dikendalikan, tetapi menyisakan permasalahan ketenagakerjaan. Perekonomian yang mulai pulih telah mampu menyerap tenaga kerja kembali, tetapi belum sama seperti masa prapandemi. Selain meningkatkan jumlah penganggur menjadi 9,1 juta, pandemi juga meningkatkan jumlah pekerja informal dari 71,96 juta menjadi 77,91 juta (Agustus 2021).

Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), informalitas mengancam hak-hak pekerja dan berdampak negatif pada kesinambungan usaha karena faktor rendahnya produktivitas dan terbatasnya akses modal. Tenaga kerja informal tak berdaya menghadapi konsekuensi dari dampak pandemi. Kegagalan dalam mendukung tenaga kerja atau sektor informal akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia bekerja sebagai tenaga kerja informal. 

#127 Upah dan Hidup Layak

(Dimuat di Koran Republika, 4 November 2021)

Pandemi Covid-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan dan ekonomi, namun juga berdampak pada ketenagakerjaan di Indonesia. Setelah tahun 2021 upah buruh tidak mengalami kenaikan karena resesi ekonomi yang terjadi pada tahun 2020, maka pada saat ini buruh menuntut kenaikan upah 7-10 persen untuk tahun 2022. Tuntutan kenaikan upah tersebut bagaikan pisau bermata dua antara komitmen memberikan kehidupan yang layak bagi buruh dan upaya pemulihan ekonomi di tengah pandemi yang belum sepenuhnya berakhir.

#126 Membenahi Data Jagung

 

(Dimuat di Koran Republika, 30 September 2021)

Melonjaknya harga jagung sebagai komponen utama pakan membuat peternak unggas menjerit. Hal ini terutama terjadi pada peternak unggas mandiri dengan modal yang terbatas. Lonjakan harga jagung ini secara teori sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran jagung di pasar. Dari sisi penawaran, kamenterian pertanian menyatakan stok jagung tersedia sebanyak 2,37 juta ton sebagaimana yang disampaikan kepada komisi IV DPR RI. Dari sinilah kemudian dipertanyakan keabsahan dari data produksi jagung nasional oleh legislatif.

Kementerian perdagangan pun mempertanyakan keberadaan stok jagung 2,37 juta ton tersebut. Secara teori, dengan stok/penawaran yang cukup maka harga jagung tidak akan sampai melonjak hingga di atas enam ribu rupiah per kilogram. Untuk menjawab keraguan tersebut, kementerian pertanian mengungkapkan adanya masalah dalam distribusi jagung yang tidak lancar hingga mengakibatkan kenaikan harga jagung.

#125 Satu Data UMKM

(Dimuat di Koran Sindo, 23 September 2021)

      Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan namun juga mengguncang perekonomian Indonesia. Berbagai pembatasan sosial untuk mengendalikan Covid-19 berdampak parah pada keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi ladang penghidupan bagi 97 persen pekerja Indonesia. Upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional salah satunya dengan memberikan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Kecepatan dan ketepatan penyaluran bantuan tentu sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dampak pandemi bagi pelaku UMKM. Namun, yang menjadi masalah adalah data UMKM yang akurat belum tersedia, sehingga berisiko terjadi ketidaktepatan sasaran bantuan.

Hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020 terhadap laporan awal penyaluran BPUM, terdapat penerima BPUM yang tidak sesuai dengan kriteria. Beberapa faktor ketidakteparan penerima BPUM diantaranya karena belum adanya satu data atau basis data tunggal terkait UMKM. Sedangkan dalam praktiknya dibutuhkan pendataan dan penyaluran secepatnya untuk membantu usaha mikro terdampak pandemi. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2021 di antaranya adalah integrasi satu data melalui pendaftaran satu pintu peserta penerima BPUM atas usulan dinas koperasi dan UKM di kabupaten/kota. Calon penerima BPUM ini berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

#124 Menyingkap Ketimpangan Saat Pandemi

             (Dimuat di Koran Republika, 12 September 2021)

Pandemi Covid-19 semakin menyingkap ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), kekayaan dari 70,30 persen pejabat negara mengalami peningkatan selama pandemi. Pada saat yang sama, sebagian besar penduduk mengalami penurunan pendapatan. Kenyataan seperti inilah yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin melebar.

Penghitungan ketimpangan pengeluaran penduduk dengan menggunakan gini rasio pun mengkonfirmasi bahwa ketimpangan penduduk pada masa pandemi Covid-19 semakin melebar. Pada tahun 2020, indeks gini rasio sebesar 0,385 atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan gini rasio pada tahun 2019 (0,380). Meski sudah ada sedikit perbaikan pada Maret 2021 (0,384), namun ketimpangannya saat ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan sebelum pandemi.

#123 Memaknai Angka Pertumbuhan 7 Persen

 

Kehebohan terjadi. Angka 7 persen yang menjadi pangkalnya. Sebagian sangat senang sedangkan sebagian yang lain meragukan. Itulah angka pertumbuhan ekonomi 7,07 persen pada triwulan II-2021 secara tahunan (year on year) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Kamis (5/7). Jika melihat 7 persennya, angka ini seolah-olah menggambarkan kondisi ekonomi sudah normal kembali, bahkan lebih meroket jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi yang berkisar di angka 5 persen. Akhirnya timbul pertanyaan. Benarkah ekonomi tumbuh 7,07 persen di tengah kondisi ekonomi yang masih terasa sulit hari ini?

Sebenarnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen jika terjadi pada kondisi perekonomian stabil dan normal, maka hal tersebut bisa dibanggakan bahwa perekonomian melesat dan meroket. Sebagaimana kita tahu bahwa perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun sebelumnya hanya dalam kisaran 5 persen. Namun jika tumbuh lebih dari tujuh persen dengan pembandingnya adalah perekonomian yang berada pada titik terendahnya, maka hal tersebut sesuatu yang tidak luar biasa. Akan menjadi luar biasa jika perekonomian mampu tumbuh dua digit sebagaimana yang terjadi di China pada triwulan I tahun ini.

#122 Kemiskinan Multidimensi

 

(Dimuat di Koran Republika, 16 Juli 2021)

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka kemiskinan terbaru untuk kondisi Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 27,54 juta orang atau setara dengan 10,14 persen. Jika dibandingkan dengan Maret 2020 pada masa awal pandemi, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 1,12 juta orang. Akan tetapi jika dibandingkan dengan September 2020, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 0,01 juta orang. Angka kemiskinan ini mampu memotret pengeluaran penduduk miskin, namun belum mampu mengukur dimensi lain kehidupan penduduk. Padahal pada masa pandemi, sebagian besar penduduk tidak hanya mengalami penurunan pendapatan/pengeluaran saja, namun juga mengalami kehilangan pada berbagai dimensi kehidupan seperti kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.

#121 Daya Beli dan Gelombang Kedua Pandemi

(Dimuat di Koran Republika, 28 Juni 2021)

        Jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 2 juta orang, bukan sekedar angka statistic. Peningkatan jumlah kasus menjadi alarm bahwa pandemi ini belum akan berakhir. Demi alasan kesehatan berbagai desakan agar melakukan penarikan rem darurat untuk mencegah penyebaran covid-19 lebih luas. Konsekuensi dari pembatasan tersebut adalah menjaga daya beli penduduk di tengah pengangguran dan kemiskinan yang meningkat selama pandemi. Namun yang terjadi, beberapa kepala daerah menyatakan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan warganya jika harus dilakukan lockdown. 

        Tidak dapat dipungkiri, pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 mengakibatkan penerimaan negara baik pemerintah pusat dan daerah juga mengalami penurunan yang tajam. Sedangkan di sisi lain pengeluaran pemerintah melonjak untuk mengatasi pandemi sekaligus mengurangi dampak yang terjadi. Hingga Mei 2021, realisasi penerimaan negara sebesar Rp726,4 triliun, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp945,7 triliun.