Padat Karya Cash Bersyarat

(Dimuat Di Koran Tangsel Pos, Tanggal 8 Desember 2017)

Untuk mengatasi stagnasi pengangguran sekaligus mengurangi kemiskinan, mulai tahun 2018 Presiden Joko Widodo akan menggulirkan program padat karya cash. Program ini bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan daya beli terutama penduduk miskin di perdesaan. Selain permasalahan daya beli, hal yang perlu dicermati lainnya adalah pola konsumsi penduduk miskin yang sangat memprihatinkan. Hal ini tercermin pada konsumsi rokok yang menempati urutan kedua terbesar setelah beras. Mungkinkah dalam program padat karya cash nanti ditambahkan syarat untuk tidak merokok selama bekerja?

Dibalik Asap Rokok Si Miskin

(Dimuat di Koran Kabar Banten, 21 November 2017)
Pekatnya asap rokok penduduk miskin seolah menjadi gambaran betapa rumitnya keterkaitan antara rokok dan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari total penduduk Indonesia.  Jumlah ini bisa jadi semakin sulit dikeluarkan dari lingkaran kemiskinan jika melihat pola konsumsi penduduk miskin yang sangat memprihatinkan. Hal ini tercermin dari belanja rokok yang masih menjadi pengeluaran terbesar kedua setelah beras. Padahal angka penderita gizi buruk dan stunting pada keluarga miskin masih tinggi.

Revitalisasi Kawasan Kumuh Menguntungkan Siapa?

Salah satu program dan janji pasangan Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno adalah membangun pemukiman kumuh tanpa menggusur. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk tanpa menjauhkan mereka dari pekerjaan atau sumber pendapatannya. Namun ada satu hal yang harus dipikirkan tentang pembangunan kawasan kumuh ini apabila penghuni kawasan tersebut ternyata hanya menyewa dan bukan milik sendiri. Bisa jadi dengan pembangunan kawasan kumuh ini hanya akan menguntungkan pemilik kontrakan dan menyengsarakan penyewa karena adanya kenaikan sewa rumah.

JALAN TOL DAN EKONOMI KERAKYATAN

(Dimuat di Harian Analisa, 15 November 2017)

       

Jalan tol sebagai salah satu program unggulan pembangunan infrastruktur pemerintah telah terbukti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian. Tidak terkecuali jalan tol trans Jawa yang akan menggantikan jalur nasional dari Anyer hingga Banyuwangi. Harus diakui, keberadaan jalur nasional selama ini telah menjadi tempat usaha dan sumber pendapatan bagi ratusan ribu masyarakat sekitar. Dengan dibangunnya jalan tol trans Jawa, bagaimana dengan nasib ribuan usaha mikro kecil di sepanjang jalur nasional tersebut?

Stagnasi Angka Pengangguran Banten

Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan 3 tahun 2017 sebesar 5,62 persen dan jauh melampui pertumbuhan ekonomi nasional yang nilainya sebesar 5,06 persen. Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan ini belum mampu mengurangi tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Bahkan pada kondisi Agustus 2017 tingkat pengangguran terbuka di Banten mencapai 9,28 persen dan menempati urutan kedua tertinggi di indonesia. Apakah ada yang salah sehingga pertumbuhan ekonomi tersebut tidak mampu menyerap tenaga kerja di Banten?

Kenaikan UMK ditengah Lesunya Daya Beli

Dimuat Di Koran Satelitnews

Upah Minimum Kabupaten (UMK) telah disahkan oleh Gubernur Banten dengan kenaikan sebesar 8,71 persen. Kenaikan ini sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 dengan memasukkan komponen inflasi nasional 3,72 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional 4,99 persen. Selalu menjadi polemik setiap tahun manakala pihak buruh tidak menerima kenaikan UMK tersebut karena dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh.

Jalan Panjang Menyejahterakan Petani

Dimuat Di Harian Analisa, 2 Oktober 2017
Petani dan kesejahteraan. Dua kata yang hingga saat ini seolah sulit untuk bersatu. Kondisi terakhir, berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang dikeluarkan BPS, hampir separuh penduduk miskin di Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Padahal di  pundak merekalah harapan untuk mencapai swasembada pangan disematkan. Apalagi, ada sebanyak 39,68 juta orang tenaga kerja di Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, baik itu sebagai petani maupun buruh tani. Hal ini berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Bulan Februari 2017.