#84 Kartu Pra Kerja, dan Kondisi Tenaga Kerja Kita

                  Presiden Joko Widodo telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit dengan berbagai program anti kemiskinannya. Keberhasilan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, hingga Kartu Indonesia Pintar mendorong Presiden untuk berencana meluncurkan Kartu Pra-Kerja bagi pengangguran yang baru lulus sekolah. Rencana ini tentu mengusik rasa keadilan dan kemanusiaan, ketika pada saat yang sama penduduk miskin bekerja keras dengan hasil yang kurang mencukupi kebutuhan hidupnya.

            Ada beberapa hal yang harus dicermati terkait angka ketenagakerjaan di Indonesia sebagai bahan dalam merumuskan rencana kebijakan. Pertama, meski pengangguran hanya 5,34 persen, namun jumlah penduduk yang setengah menganggur mencapai 8,21 juta (6,27 persen) atau lebih banyak dari tingkat pengangguran tadi. Penduduk setengah menganggur ini adalah penduduk yang jam kerjanya kurang dari jam kerja normal, dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Belum lagi jika dilihat tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia yang didominasi oleh lulusan SD ke bawah yang mencapai lebih dari 40 persen, diikuti oleh lulusan SMP (18 persen) dan SMA/SMK (11 persen). Dengan pendidikan tenaga kerja seperti ini dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja Indonesia kurang berkualitas dan sulit untuk bersaing secara global.

#83 Melejitkan Potensi Desa Di Jawa TImur

Pembangunan desa menjadi salah satu prioritas Pemerintah saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Nawacita ketiga, yaitu “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kerja negara kesatuan”. Presiden Joko Widodo bisa bernapas lega di akhir masa jabatan pada periode lima tahun ini. Pasalnya pembangunan desa telah menampakkan hasilnya dengan mengentaskan 6.518 desa tertinggal di Indonesia.

Hasil dari pendataan potensi desa (Podes) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunnan Desa (IPD) tahun 2018 sebesar 59,36 atau mengalami kenaikan 3,65 persen jika dibandingkan dengan IPD tahun 2014. Indeks Pembangunan Desa menunjukkan perbaikan status desa. Untuk Provinsi Jawa Timur, IPD mengalami peningkatan dari 64,55 menjadi 66,88. Dari 8.496 desa yang ada di Provinsi Jawa Timur, terdapat 1.035 desa mandiri, 6.604 desa berkembang, dan 82 desa tertinggal.

#82 Mengentaskan Kemiskinan Di Perdesaan

Di akhir masa jabatan pada periode pertamanya,  Presiden Joko Widodo juga bisa bernapas lega karena telah berhasil mengentaskan 5.618 desa tertinggal dalam waktu 4 tahun. Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang meningkat dalam 4 tahun terakhir membuktikan bahwa prioritas pembangunan dari perdesaan/pinggiran telah memberikan hasil yang positif. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan 0,28 juta jiwa. Meski jumlah penduduk miskin menurun,  namun kemiskinan di perdesaan masih tinggi yaitu sebesar 13,10 persen (September 2018).

Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2014, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan di perdesaan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan sebesar 2,25 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 2,32. Untuk indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 0,57 dan meningkat menajdi 0,62 pada tahun 2018. Sedangkan untuk wilayah perkotaan, indeks keparahan maupun kedalaman kemiskinan mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Artinya bahwa kinerja penurunan kemiskinan di perkotaan lebih efektif dibandingkan dengan perdesaan.

#81 Catatan Pelayanan Haji 2018

Dimuat di harian Radar Banten, Desember 2018

Jumlah umat islam di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Demikian juga dengan jemaah haji Indonesia menjadi yang terbanyak jika dibandingkan dengan jemaah dari negara selain Arab Saudi. Pada tahun 2018 jumlah jemaah haji dari Indonesia mencapai 221 ribu orang. Tentu bukan perkara mudah mengkoordinasikan jemaah sebanyak itu dari mulai keberangkatan, penginapan, makanan, hingga transportasi ketika di tanah suci yang memiliki iklim dan adat budaya yang berbeda. Sebagaimana diketahui banyak rukun ibadah haji yang harus dilakukan dibeberapa tempat dalam waktu yang sama oelh jutaan jemaah haji.

#80 Mempersempit Ketimpangan Di Desa

Dana desa telah terbukti mampu meningkatkan kemajuan bagi desa di Indonesia. Deretan pembangunan infrastruktur hingga aneka pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes maupun Prukades menjadi sebuah keberhasilan yang membanggakan. Namun ada satu hal yang luput dari perhatian, yaitu ketimpangan di perdesaan yang kian melebar dalam setahun terakhir.

# 79 Perempuan, Kerja, dan Teknologi

Salah satu kegiatan dalam gelaran pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank) di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018) adalah seminar Empowering Women in the Workplace, Selasa (9/10/2018). Seminar tersebut membahas tentang pemberdayaan perempuan di dunia kerja.

Dalam seminar yang mempertemukan para perempuan hebat dunia tersebut, Sri Mulyani mengusulkan agar kegiatan mengurus rumah tangga, seperti merawat anak, dimasukkan sebagai komponen Produk Domestik Bruto (PDB) karena nilainya sangat tinggi dan penting. Namun, aktivitas ekonomi tersebut menjadi hampir tak ada nilainya dalam komponen penghitungan PDB. Hal ini senada dengan pendapat Sri Moertiningsih Adioetomo (Opini Kompas, 2017) bahwa kegiatan domestik perempuan sebenarnya mempunyai nilai ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Konsep perempuan ”bekerja” sudah harus diteliti lagi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Bekerja bagi perempuan tidak harus keluar rumah.

#78 Akhir Polemik Data Produksi Beras

Data produksi beras selalu menjadi sumber kegaduhan setiap tahun manakala pemerintah melakukan impor beras. Produksi beras yang diklaim surplus menimbulkan polemik karena pada saat yang sama terjadi kelangkaan beras sekaligus lonjakan harga beras, sebagaimana yang terjadi pada awal tahun ini. Namun setelah pemerintah mengumumkan produksi beras nasional pada tanggal 22 Oktober 2018, maka segala perdebatan data produksi beras telah berakhir.

Setelah dilakukan perbaikan metodologi pengukuran luas panen melalui Kerangka Sampel Area, produksi beras nasional sebesar 3,24 juta ton. Dengan memperhitungkan konsumsi beras nasional sebesar 29,6 juta ton, maka produksi beras nasional mengalami surplus sebesar 2,8 juta ton. Sebelumnya luas panen dihitung melalui perkiraan pandangan mata (eye estimate) yang sangat subyektif dan mulai tahun 2018 ini BPS telah menghitung luas panen melalui pengamatan kerangka sampel area. Bahkan untuk kedepan Presiden akan mengacu data produksi beras dari BPS untuk merencanakan kebijakan menyangkut perberasan nasional.