Korupsi Dan Partisipasi Publik Perempuan

Pada akhir tahun 2016 kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Klaten di Jawa Tengah. Penangkapan ini semakin menambah daftar politisi perempuan yang terjerat kasus korupsi di Indonesia. Padahal dengan terpilihnya kepala daerah perempuan selain meningkatkan hak dan ruang bagi perempuan dalam berpolitik sehingga menjadi sama dengan laki-laki juga diharapkan mampu memperbaiki citra politisi dan mampu mengurangi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Disparitas UMK dan Relokasi Industri

Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia telah menetapkan besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017. Penetapan UMK ini menimbulkan protes ketidakpuasan dari buruh karena tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak bagi pekerja lajang. Selain menyisakan ketidakpuasan dan tuntutan pencabutan PP No.58 Tahun 2015, penetapan UMK tahun inipun menyisakan kesenjangan yang semakin lebar antar Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Bebas Visa Vs TKA Ilegal

      Kebijakan bebas visa bagi 169 negara yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 telah membuahkan hasil sesuai yang diharapkan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2016. Bahkan pada bulan Juli hingga Oktober kunjungan wisman lebih dari 1 juta orang/bulan. Sampai dengan Bulan Oktober 2016, jumlah kunjungan wisman mencapai 9.403.614 orang atau mengalami peningkatan sebesar 9,54 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2015.

Dibalik Pedasnya Cabai Indonesia

        

 Bakteri Erwinia Chrysanthemi ditemukan pada tanaman cabai ilegal di Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Sebagaimana diberitakan harian umum Radar banten (9/12/2016), hal ini merupakan hasil pengawasan dan penindakan Badan Karantina Pertanian, yang mengendus aktifitas penanaman cabai pada lahan 4000 meter persegi di sebuah perbukitan tersembunyi yang dilakukan oleh warga negara asing asal tiongkok pada 8 November lalu.

Meneropong Perekonomian Banten 2017

Banten sebagai sebuah provinsi yang baru berumur 16 tahun, merupakan salah satu kekuatan ekonomi nasional yang layak untuk diperhatikan. Pertumbuhan ekonomi Banten pada tahun 2015 sebesar 5,37 persen berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya tumbuh sebesar 4,79 persen. Selain itu peranan Banten dalam membentuk perekonomian nasional juga mengalami peningkatan menjadi 4,14 persen setelah pada tahun sebelumnya berkontribusi sebesar 4,04 persen. Pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan III 2016 sebesar 5,35 persen harus menjadi modal dalam meningkatkan perekonomian Banten pada tahun 2017. Untuk meningkatkan kinerja perekonomian maka harus memberikan perhatian pada sektor ekonomi yang potensial dan yang memberikan sumbangan besar dalam membentuk perekonomian Banten.

Disparitas UMK

Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten sudah ditetapkan oleh Plt Gubernur pada tanggal 24 November 2016. UMK yang berlaku mulai tanggal 1 Januri 2017 tersebut menyisakan ketidakpuasan dari pihak buruh. Hal ini karena dianggap kenaikan 8,25 persen berdasarkan PP No. 78 Tahun 2015 belum memenuhi kebutuhan Komponen Hidup Layak (KHL) bagi pekerja lajang.

Mencermati Angka Ketenagakerjaan Kita

Keberhasilan pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2016 hingga 5,02 persen ditengah penghematan anggaran belanja negara patut diapresiai. Dari sisi ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada semua sektor tersebut telah mampu menyerap angkatan kerja baru sebanyak 3,59 juta orang dan menurunkan jumlah pengangguran sebanyak 530 ribu orang dalam satu tahun terakhir. Hal ini berarti bahwa setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen mampu menyerap angkatan kerja baru sebanyak 715.140 orang.