#82 Mengentaskan Kemiskinan Di Perdesaan

Di akhir masa jabatan pada periode pertamanya,  Presiden Joko Widodo juga bisa bernapas lega karena telah berhasil mengentaskan 5.618 desa tertinggal dalam waktu 4 tahun. Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang meningkat dalam 4 tahun terakhir membuktikan bahwa prioritas pembangunan dari perdesaan/pinggiran telah memberikan hasil yang positif. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan 0,28 juta jiwa. Meski jumlah penduduk miskin menurun,  namun kemiskinan di perdesaan masih tinggi yaitu sebesar 13,10 persen (September 2018).

Selain itu, jika dibandingkan dengan tahun 2014, indeks keparahan dan kedalaman kemiskinan di perdesaan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan sebesar 2,25 dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 2,32. Untuk indeks keparahan kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 0,57 dan meningkat menajdi 0,62 pada tahun 2018. Sedangkan untuk wilayah perkotaan, indeks keparahan maupun kedalaman kemiskinan mengalami penurunan dalam empat tahun terakhir. Artinya bahwa kinerja penurunan kemiskinan di perkotaan lebih efektif dibandingkan dengan perdesaan.

#81 Catatan Pelayanan Haji 2018

Dimuat di harian Radar Banten, Desember 2018

Jumlah umat islam di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Demikian juga dengan jemaah haji Indonesia menjadi yang terbanyak jika dibandingkan dengan jemaah dari negara selain Arab Saudi. Pada tahun 2018 jumlah jemaah haji dari Indonesia mencapai 221 ribu orang. Tentu bukan perkara mudah mengkoordinasikan jemaah sebanyak itu dari mulai keberangkatan, penginapan, makanan, hingga transportasi ketika di tanah suci yang memiliki iklim dan adat budaya yang berbeda. Sebagaimana diketahui banyak rukun ibadah haji yang harus dilakukan dibeberapa tempat dalam waktu yang sama oelh jutaan jemaah haji.

#80 Mempersempit Ketimpangan Di Desa

Dana desa telah terbukti mampu meningkatkan kemajuan bagi desa di Indonesia. Deretan pembangunan infrastruktur hingga aneka pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDes maupun Prukades menjadi sebuah keberhasilan yang membanggakan. Namun ada satu hal yang luput dari perhatian, yaitu ketimpangan di perdesaan yang kian melebar dalam setahun terakhir.

# 79 Perempuan, Kerja, dan Teknologi

Salah satu kegiatan dalam gelaran pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia (World Bank) di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018) adalah seminar Empowering Women in the Workplace, Selasa (9/10/2018). Seminar tersebut membahas tentang pemberdayaan perempuan di dunia kerja.

Dalam seminar yang mempertemukan para perempuan hebat dunia tersebut, Sri Mulyani mengusulkan agar kegiatan mengurus rumah tangga, seperti merawat anak, dimasukkan sebagai komponen Produk Domestik Bruto (PDB) karena nilainya sangat tinggi dan penting. Namun, aktivitas ekonomi tersebut menjadi hampir tak ada nilainya dalam komponen penghitungan PDB. Hal ini senada dengan pendapat Sri Moertiningsih Adioetomo (Opini Kompas, 2017) bahwa kegiatan domestik perempuan sebenarnya mempunyai nilai ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Konsep perempuan ”bekerja” sudah harus diteliti lagi dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Bekerja bagi perempuan tidak harus keluar rumah.

#78 Akhir Polemik Data Produksi Beras

Data produksi beras selalu menjadi sumber kegaduhan setiap tahun manakala pemerintah melakukan impor beras. Produksi beras yang diklaim surplus menimbulkan polemik karena pada saat yang sama terjadi kelangkaan beras sekaligus lonjakan harga beras, sebagaimana yang terjadi pada awal tahun ini. Namun setelah pemerintah mengumumkan produksi beras nasional pada tanggal 22 Oktober 2018, maka segala perdebatan data produksi beras telah berakhir.

Setelah dilakukan perbaikan metodologi pengukuran luas panen melalui Kerangka Sampel Area, produksi beras nasional sebesar 3,24 juta ton. Dengan memperhitungkan konsumsi beras nasional sebesar 29,6 juta ton, maka produksi beras nasional mengalami surplus sebesar 2,8 juta ton. Sebelumnya luas panen dihitung melalui perkiraan pandangan mata (eye estimate) yang sangat subyektif dan mulai tahun 2018 ini BPS telah menghitung luas panen melalui pengamatan kerangka sampel area. Bahkan untuk kedepan Presiden akan mengacu data produksi beras dari BPS untuk merencanakan kebijakan menyangkut perberasan nasional.

#77 Kembali Ke Desa

Kemiskinan yang menyentuh level satu digit merupakan sebuah prestasi menggembirakan sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintah. Namun ada hal yang terlewatkan yaitu masih bertenggernya kemiskinan di pedesaan pada level 13,20 persen. Meski kemiskinan di perdesaan menurun, namun celakanya tingkat ketimpangan di perdesaan semakin melebar. Kondisi ini tentu menuntut pemerintah untuk mengarahkan perhatiannya kembali ke desa, tempat dimana harapan dan masa depan Indonesia bermula.

Ketimpangan perdesaan yang melebar ditandai dengan peningkatan proporsi pengeluaran penduduk kelas atas yang lebih cepat dibandingkan dengan penduduk 40 persen terbawah. Harus diakui bahwa penurunan tingkat kemiskinan perdesaan lebih karena program kuratif yang dilakukan oleh pemerintah, seperti ketepatan waktu penyaluran bantuan sosial dan realisasi penyalurannya yang mencapai target.

#76 Urbanisasi dan Kemiskinan Perdesaan

Dimuat di harian Radar Banten, Juli 2018

Arus mudik lebaran telah berlalu dan kini menyisakan arus balik yang belum sepenuhnya selesai. Dalam arus balik ini akan ada penambahan penduduk yang melakukan urbanisasi dari wilayah perdesaan ke perkotaan. Urbanisasi ini lebih banyak didorong oleh kemiskinan yang terjadi di perdesaan.