#100 Dampak Relokasi Industri

Perbedaan UMK yang tinggi telah mendorong relokasi industri di beberapa daerah. Tidak dapat dipungkiri, kabupaten/kota yang perekonomiannya ditopang oleh sektor industri nilai UMK nya lebih besar dibandingkan dengan daerah yang perekonomiannya ditopang oleh sektor ekonomi lainnya. Tingginya nilai UMK di daerah sentra industri tersebut mengakibatkan beberapa perusahaan melakukan relokasi usahanya ke daerah lain dengan UMK yang lebih rendah. Kondisi ini jelas akan beperpengaruh terhadap struktur perekonomian dan ketenagakerjaan.

#99 Masa Depan Desa

Desa menjadi masa depan bagi kehidupan bangsa. Ketika perkotaan sudah jenuh tidak mampu menampung beban di atasnya dan terjadi penurunan kualitas lingkungan dan hunian, maka desa menjadi tempat yang dicari untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Terlebih di era teknologi informasi saat ini, ketika pekerjaan tidak mengharuskan tatap muka antar personilnya, dan jual beli tidak mengharuskan pertemuan antara penjual dan pembelinya. Kegiatan ekonomi baik barang dan jasa bisa dilakukan tanpa mengharuskan adanya pertemuan setiap hari.

#98 Disparitas Kualitas SDM

Dalam rangka menuju Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkeseinambungan diperlukan percepatan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM). Dengan adanya kesenjangan kualitas SDM saat ini, untuk mengatasinya tidak bisa dengan satu progam yang sama. Alih-alih mau peningkatan kualitas SDM secara merata, yang terjadi justru kesenjangan kualitas SDM bisa semakin melebar. Oleh karena itu diperlukan identifikasi permasalahan pada setiap daerah, dari hulu hingga hilirnya, sehingga diperoleh strategi tepat sesuai kebutuhan.

#97 Satu Data Kependudukan

Data penduduk tidak hanya berguna dalam formula penghitungan dana alokasi umum maupun dana desa. Namun data penduduk diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan manusia dan ekonomi. Kenyataannya masih terdapat perbedaan data jumlah penduduk antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Badan Pusat Statistik.

Ditjen Dukcapil melakukan pendataan penduduk dengan cara registrasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Semua peristiwa kependudukan akan direkam sehingga data penduduk akan termutakhirkan setiap waktu.

#96 Kemiskinan dan Harga Diri

Tidak ada seorang pun yang ingin dilahirkan dalam kondisi miskin atau dari keluarga/negara miskin. Pun ketika kemiskinan tersebut direndahkan, akan ada rasa tidak terima. Apalagi yang menghina adalah warga negara tetangga. Sebagaimana karakter dalam bertetangga, meski ada kedekatan namun akan selalu ada persaingan untuk menjadi yang terbaik. Demikian juga meski permintaan maaf telah dilakukan, namun harga diri sebagai bangsa terlanjur direndahkan.

Seperti itulah gambaran ketika seorang pengusaha transportasi asal Malaysia yang menyebut Indonesia sebagai negara miskin. Sangat wajar jika ada warga negara Indonesia yang tidak terima. Meskipun pada kenyataannya, kemiskinan masih menjadi masalah yang membelenggu bangsa Indonesia.

#95 Dinamika Kependudukan

Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini dirayakan oleh lebih dari 265 juta penduduk Indonesia. Setelah 74 tahun merdeka telah terjadi berbagai dinamika penduduk yang harus dicermati untuk menentukan strategi dalam pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia sebagaimana yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.

Dalam pembangunan manusia diperlukan satu data tentang sebaran, karakteristik, dan variabel kependudukan guna memastikan bahwa upaya yang dilakukan tepat sasaran. Meski pemerintah telah memiliki satu data kependudukan berdasar NIK, namun kesadaran penduduk untuk melakukan pemutakhiran data masih rendah. Sebagai contoh ketika terjadi migrasi, belum semua penduduk melakukan pengurusan perpindahan alamat. Demikian juga dengan status perkawinan, kematian, agama, maupun pekerjaan tidak semua dimutakhirkan. Padahal variabel tersebut sangat penting dalam menentukan arah kebijakan terkait program kependudukan di Indonesia.

#94 Tantangan Ketenagakerjaan Indonesia

Disrupsi ekonomi yang terjadi saat ini membawa tantangan sekaligus peluang  dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja akibat tutupnya beberapa gerai/usaha dan upaya penyediaan lapangan pekerjaan baru menjadi dua hal yang saling berkejaran seiring dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Tantangan lainnya adalah bagaimana agar penduduk yang telah bekerja memperoleh hasil yang layak dan mencukupi untuk mencapai kesejahteraan.

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 mencapai 136,18 juta orang atau meningkat 10,88 juta orang jika dibandingkan tahun 2014 yang berjumlah 125,3 juta orang. Demikian juga pada periode 2009-2014 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 11,56 juta orang. Artinya dalam lima tahun jumlah angkatan kerja di Indonesia bertambah lebih dari 10 juta orang. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja yang bertambah 2,24 juta orang per tahun.